politik etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
1. irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
2. emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi
3. memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi).
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya edukasi yang berarti bagi bangsa Indonesia.
Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.
Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.
Diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek) di awal abad ke- 20 M sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik Etis kolonial Belanda ini awalnya tatkala dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda. Ada sebagian yang menentang (dalam kadar yang cukup keras) di Parlemen Belanda, namun di lain pihak ada yang mendukung program ini yang mereka anggap sebagai sesuatu yang ‘manusiawi’ atau bahkan sebagai ‘kewajiban moral’ terhadap rakyat Indonesia. Terlepas dari masalah pro dan kontra tersebut, setelah Ratu Wilhelmina mengeluarkan pidato di Staten General pada tahun 1901, maka mulailah berlaku Politik Etis tersebut di lapangan secara nyata. Sebelum tahun 1901 politik Belanda semata-mata mementingkan tuntutan ekonomi, yang karena itu penghisapan kekayaan terhadap Indonesia sama sekali tidak memperhitungkan rakyat Indonesia. Dengan adanya pidato Ratu Wilhelmina tersebut dimungkinkan ada keseimbangan antara unsur menjajah dengan unsur memiliki ‘kewajiban moral’ itu.
Jabaran Politik Etis itu oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi. Dukungan yang mula-mula muncul adalah dari kalangan kapitalis dan industrialis Belanda yang pada hakekatnya berkeinginan untuk memasarkan hasil industrinya sambil melakukan perbaikan ekonomi rakyat Indonesia.
Perbaikan sosial yang nampak mulai ditanggapi antara lain dalam hal pendidikan. Mengapa ini dilakukan ? Sebab, masalah pendidikan (edukasi) hampir tidak tergarap dan memang sengaja tidak digarap sebelum Politik Etis dicetuskan. Hal ini tergambar dalam tulisan Van Deventer dalam majalah De Gids (1908) sebagai berikut: “Sampai pada waktu-waktu yang terakhir, hampir ada kita memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekeerti bangsa Bumiputera. Asal pajak dibayarkan, kewajiban rodi dan bertanam dilakukannya, asal kehidupan rakyat tidak sengsara, memadailah. Maka senanglah hati pemerintah.”
Van Deventer, yang kemudian dijuluki “Bapak Pergerakan Etis”, merupakan tokoh yang menempatkan kesejahteraan penduduk asli di atas segala-galanya dan dia pula yang menempatkan dirinya sebagai penentang kemiskinan di Jawa yang paling gigih dan menyerang praktek-praktek pemerasan yang dilakukan Cultuur Stelsel dan penanam-penanam tebu. Untuk itu, dimulailah usaha-usaha pendidikan itu. Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van Deventer dan kawan-kawannya menang dalam Parlemen Belanda, yang karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Seorang anggota partai Demokrat Liberal, D. Fock, menjadi Menteri Jajahan. Dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan para pribumi. Usaha ini terdukung oleh saran dan konsep Snouck Hurgronje, seorang profesor indolog di Leiden (1906) yang menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik dari Barat yang nantinya diharapkan menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu pelaksana Politik Etis di bidang pendidikan (edukasi) terutama adalah J.H. Abendanon (yang diangkat sebagai Direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900). Dia dan isterinya banyak memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran kepadapara angkatan muda Indonesia, antara lain pemuda Abdoel Moeis yang belakangan menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI) dan lewat korespondensi dia berhasil mengobarkan semangat pemikiran Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, yang pada akhirnya merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah untuk kalangan wanita di Indonesia.
Sesuai dengan semangat Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda memperbanyak jumlah sekolah. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan denmgan program Vervolg School (sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun. Pemulaan sekolah semacam ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya yang dinamakan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda dan program Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya setingkat dengan SMA.
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas bagaimana kondisi yang nota bene disemangati oleh Politik Etis di atas, di sini akan dituliskan, sebagai contoh, bagaimana sebenarnya yang disebut Volk School (Sekolah Desa) itu. Volk School digalakkan berdasar inisiatif Gubernur Jendral Van Heutz. Dia menganggap jenis sekolah ini adalah sekolah yang lebih sederhana dan lebih murah. Van Heutz berkenalan dengan asisten-residen Ambarawa, De Bruin Prince, yang mendirikan 100 sekolah di berbagai desa sebagai percobaan. Program pelajarannya meliputi membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa Jawa. Sementara itu juga diajarkan ketrampilan tangan seperti membuat keranjang, pot, genting dan sebagainya. Tempat belajarnya bersifat sementara, yaitu memakai pendapa. Kayu diambil dari hutan yang ditebang untuk penanaman kopi. Guru-gurunya diambil dari kalangan penduduk sendiri, yang gaji mereka berupa sebidang tanah untuk digarap. Anak-anak duduk di lantai, sedangkan bagi anak-anak yang memiliki kewajiban menggembala kerbau, maka selama belajar (antara pukul 09.00-12.00 dan 13.00-15.00) kerbau-kerbau yang digembalakan dapat dilepas di sebidang tanah di sebelah tempat belajar yang dipagari. Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka dapat dibayangkan betapa sederhananya persekolahan yang disebut Volk School itu.
Walaupun nampaknya cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di atas, namun dalam prakteknya, sekalipun tidak secara langsung, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring anak sekolah. Caranya ialah dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru (darah ningrat, darah keraton) atau dari kalangan para “priyayi” (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintah Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, maka hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Bagi anggota masyarakat yang kurang berpunya atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain, misalnya memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren.
Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda di atas tidak murni hanya semata-mata untuk memberdayakan pendidikan masyarakat, melainkan justru untuk menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai contoh, sejak 1864 oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenaars’ Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan yang cukup menonjol, apalagi setelah pada tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.
Kegiatan pendidikan masa Politik Etis inipun berdampak pula terhadap cara pandang. Misalnya saja, anak-anak pribumi yang pernah bersekolah di sekolah-sekolah Belanda tidak sedikit yang terpengaruh oleh cara-cara hidup kebelanda-belandaan dengan segala variasi hidupnya. Oleh karena itu tidak heran kalau timbul kelompok elite baru di tengah-tengah masyarakat pribumi. Di samping itu, karena tempat-tempat pendidikan Belanda itu rata-rata terpusat di kota-kota, maka terjadilah urbanisasi kalangan pemuda di pedesaan ke kota-kota untuk belajar di sana. Kelanjutan dari kondisi ini adalah terjadilah polarisasi kehidupan antara desa dengan kota. Kota menjadi makin elite dan makin diminati oleh orang-orang di desa. Kecenderungan mengagumi elite baru dan dunia perkotaan seperti itu bekas-bekasnya masih terasa sampai sekarang ini.
Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.
Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanagkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.
Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah. Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat. Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.
Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.
Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa. Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Sejarah

makalah sejarah pergerakan

Sebab-Sebab Muncul Dan Berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia
Sejak bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia, bangsa Indonesia telah menyadari akibat-akibat yang muncul dari kedatangannya itu. Semenjak kedatangan bangsa-bangsa Eropa tersebut, perlawanan tidak pernah henti-hentinya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Namun periawanan-perlawanan itu selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan setiap perlawanan yang dilakukan terbatas hanya pada daerahnya, atau hanya ingin membebaskan daerah-daerah dan penduduknya dari kekuasaan asing. Dengan keadaan seperti ini, bangsa asing dapat lebih mudah untuk menguasainya.
Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Indonesia. Munculnya gerakan nasionalisme itu tidak terlepas dari pengaruh yang datang dari dalam maupun dari luar.

A.    Pengaruh yang datang dari dalam (internal)
1)    Kenangan kejayaan masa lampau: sebelum imperialisme bangsa Eropa (Barat) masuk ke wilayah Indonesia, banyak terdapat kerajaan yang besar dan jaya, seperti Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan ini pernah menjadi pusat perdagangan dan bahkan pusat penyebaran agama Budha di Asia Tenggara. Juga Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan dibantu oleh Patih Gajah Mada menjadi kerajaan yang paling berkuasa di hampir seluruh wilayah Nusantara. Di samping itu, Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan kerajaan Nusantara, karena wilayahnya mencakup pulau-pulau yang ada di wilayah Nusantara.
2)    Penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme: muncul dan berkembangnya imperialisme di dunia membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia. Pelaksanaan imperialisme di wilayah ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi bangsa pribumi, karena kaum penjajah hanya berusaha untuk mengeruk keuntungan demi kejayaan bangsanya sendiri. Kesengsaraan dan penderitaan inilah yang menjadi alasan atau pendorong munculnya periawanan-perlawanan bangsa Indonesia.
3)    Munculnya golongan cendekiawan; golongan cendekiawan muncul dimana-mana sebagai akibat dari perkembangan dan peningkatan pendidikan. Akibat lanjut dari penyebaran kaum cendekiawan di dalam masyarakat, timbullah berbagai gerakan yang menentang penjajah. Oleh karena itu, kaum cendekiawan pribumi tampil di atas panggung politik dan menjadi penggerak atau pimpinan pergerakan nasional bangsa Indonesia.
4)    Kemajuan dalam bidang politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan; muncul dan berkembangnya gerakan nasionalisme Indonesia juga disebabkan oleh kemajuan-kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bangsa Indonesia. (1) Kemajuan di bidang politik; kegiatan gerakan atau partai-partai nasionalis ingin menumbangkan dominasi politik kaum imperialis dan kolonialis Belanda (Barat). Kekuasaan kaum pribumi pada masa itu terkungkung oleh pengaruh politik kolonial Belanda yang ketat dan kejam. Praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan hak asasi manusia sering mewarnai kehidupan politik pemerintahan kolonial, maka golongan nasionalis tampil menyuarakan aspirasi masyarakat yang terjajah. (2) Kemajuan di bidang sosial ekonomi; masalah itu terlihat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Penghapusan itu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan sesuai dengan cita-dta keadilan sosial. Kesadaran meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia menjadi prioritas dan cita-cita perjuangan kaum nasionalis. (3) Kemajuan di bidang budaya; kaum nasionalis melihat kebudayaan asli hampir punah dan berada dalam keadaan sekarat, sehingga perlu diberikan perlindungan dan rekonstruksi yang memadai. Para pejuang nasionalis perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian serta menumbuhkembangkan kebudayaan asli atau memadukan kedua kebudayaan itu. Oleh karena perkembangan kebudayaan asli yang tidak menggembirakan itu, maka para pejuang nasionalis menjadikan sektor kebudayaan menjadi salah satu cita-cita perjuangannya. Ketiga bidang tersebut merupakan kesatuan yang diperjuangkan secara serentak, karena ketiganya memberikan ciri-ciri perjuangan nasionalis bangsa Indonesia. Paham nasionalis pada mulanya berkembang secara lokal atau daerah, namun kemudian menjadi kolektif dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia yang terjajah dan akhirnya menjadi paham nasionalis dari bangsa Indonesia.

B.    Pengaruh yang datang dari luar negeri (ekstemal)
Pengaruh dari luar negeri yang cukup besar perannya dalam memper-cepat pergerakan politik di Indonesia di antaranya, kemenangan Jepang atas Rusia (1905), Pergerakan Kebangsaan India, Pergerakan Nasional Filipina, Gerakan Nasionalis China, Gerakan Nasionalis Turki, Gerakan Nasionalis Mesir.
1)    Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1905); Modernisasi Jepang telah membawa banyak perubahan terhadap perkembangan negeri dan bangsa Jepang di dunia internasional pada masa itu. Jepang maju dengan pesat dalam segala bidang. Bahkan kekuatan militer Jepang harus diperhitung-kan oleh bangsa-bangsa Barat, termasuk Amerika Serikat pada masa itu. Untuk membuktikan kekuatan militer Jepang, Korea menjadi sasaran pertamanya. Kemenangan yang diperolehnya dalam perang Jepang melawan Korea, menyebabkan pasukan Jepang melanjutkan ekspansinya ke Manchuria. Dalam penyerangan Jepang terhadap Manchuria itulah pasukan Jepang berhadapan dengan Rusia, dan ternyata berdampak sangat luas di wilayah Asia. Bangsa-bangsa di Asia mulai bangkit menentang penjajahan Barat. Hal ini membuktikan bahwa di berbagai daerah Asia muncul dan berkembang gerakan-gerkan yang bersifat nasional seperti di China, Filipina, India, Turki, Indonesia bahkan sampai ke daratan Afrika seperti Mesir dan sebagainya.
2)    Pergerakan Kebangsaan India; Di dalam menghadapi penjajahan Inggris, kaum pergerakan rakyat India membentuk organisasi kebangsaan yang dikenal dengan nama All India National Congres. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam organisasi itu seperti Mahatma Gandhi, Pandit J. Nehru, B.C. Tilak, Moh. Ali Jinah, Iskandar Mirza, Liquat Ali Khan dan sebagainya. Di antara para pemimpin India itu, yang lebih terkenal adalah Mahatma Gandhi yang memiliki dasar perjuangan sebagai berikut. (a). Ahimwi (dilarang membunuh), yaitu gerakan anti peperangan, (b). Hartnl yaitu suatu gerakan rakyat India dalam bentuk aksi yang tidak berbuat apapun walaupun mereka tetap masuk kantor ataupun pabrik dan sebagainya, (c). Satyagrnhn yaitu suatu gerakan rakyat India untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris, (d). Swacicsi yaitu gerakan rakyat India untuk memakai barang-barang buatan negeri sendiri.
3)    Gerakan Kebangsaan Filipina; Gerakan rakyat Filipina digerakkan dan dikobarkan oleh Dr. Jose Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajah bangsa Spanyol dari wilayah Filipina. Dr. Jose Rizal berhasil ditangkap dan pada tanggal 30 September 1896, ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian gerakannya dilanjutkan oleh Emilio Aquinaldo dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Filipina tanggal 12 Juni 1898 namun kemerdekaan yang berhasil diperolehnya itu tidak dapat bertahan lama, karena kemunculan Amerika Serikat yang berhasil menghapuskan kemerdekaan itu. Filipina dikuasai oleh Amerika Serikat dan baru diberi kemerdekaan oleh Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946.
4)    Gerakan Nasionalis Rakyat China; Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. la mengadakan pembaharuan di segala sektor kehidupan bangsa China. Dasar perjuangan yang dikemukakan oleh Sun Yat Sen adalah San Min Chu I yang terdiri dari (a). Republik China adalah suatu negara nasional China, (b). Pemerintah China disusun atas dasar demokrasi atau kedaulatan berada di tangan rakyat, (c). Pemerintah China mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.
5)    Pergerakan Turki Muda (1908); Gerakan ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. la menuntut adanya pembaharuan dan moderrusasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya.
6)    Pergerakan Nasionalisme Mesir; Gerakan ini dipimpin oleh Arabi Pasha (1881-1882) dengan tujuan menentang kekuasaan bangsa Eropa terutama Inggris atas negeri Mesir.
Dengan berkembangnya pergerakan nasional di berbagai daerah di Asia maupun di Afrika berpengaruh sangat besar terhadap perjuangan rakyat Indonesia di dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda. Gerakan-gerakan yang muncul di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang didirikan oleh kalangan terpelajar. Tujuan akhir dari setiap organisasi pergerakan rakyat Indonesia adalah terlepas dari kekuasaan penjajahan kolonial Belanda atau memerdekakan bangsa Indonesia. Muncul¬nya pergerakan rakyat Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Bahkan tahun ini dijadikan tonggak bersejarah bangkitnya bangsa Indonesia untuk menentang kekuasaan kolonial Belanda.

Ideologi yang Berkembang pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia
Awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode Kebangkitan Nasional. Pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses itu menurut bentuk manifestasinya telah melalui langkah-langkah yang wajar, yaitu mulai dari lahirnya ide emansipasi dan liberal dari status serba terbelakang, baik yang berakar pada tradisi maupun yang tercipta oleh situasi kolonial. Kemudian segera menyusul ide kemajuan beserta cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa Indonesia. Ide-ide yang muncul tersebut akan melandasi pergerakan organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang pada masa itu. Bahkan masing-masing organisasi memiliki dasar dan idiologi yang dapat memperkuat kedudukan maupun perjuangannya.
Ideologi-ideologi yang muncul dan berkembang pada masa pergerakan nasional Indonesia antara lain Ideologi Liberalisme, Nasionalisme, Komunisme, Demokrasi, Pan Islamisme dan lain-lain.
    Ideologi Liberalisme. Ideologi liberalisme diperkenalkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Orang-orang Belanda tersebut melihat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti dengan bertindak sangat jauh di luar batas-batas perikemanusiaan. Tindakan-tindakan pemerintah kolonial Belanda yang mereka kecam, seperti tindakan pemerasan, kekejaman atau penyiksaan dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti ini mereka sampaikan pada saat diselenggara-kan sidang parlemen di negeri Belanda. Mereka mengecam dengan keras segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bersama kaki tangannya di wilayah Indonesia. Mereka mengusulkan agar pemerintah kerajaan Belanda memerintahkan pelaksanaan paham liberalisme di Indonesia. Diharapkan paham liberalisme dapat membawa masyarakat Indonesia kepada perubahan yang lebih baik. Paham liberalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kemerdekaan individu atau kebebasan kehidupan masyarakat. Sebab dalam alam kebebasan itu masyarakat dapat berkembang dan berupaya meningkat¬kan kesejahteraan hidupnya. Paham liberalisme ini dikembangkan oleh organisasi-organisasi politik di Indonesia seperti Indische Partij.
    Ideologi Nasionalisme. Ideologi Nasionalisme kali pertama diperkenalkan oleh organisasi politik yang muncul di wilayah Indonesia. Ideologi Nasionalisme menjadi dasar perjuangan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Nasionalisme sebagai suatu ideologi menunjukkan suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah. Selain itu, juga kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian kelompok tersebut dapat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa itu. PNI sebagai suatu partai yang berideologi nasionalis mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Bahkan cita-cita politiknya yaitu mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.
    Ideologi Komunis. Ideologi komunisme diperkenalkan kali pertama oleh Sneevliet, seorang pegawai perkereta-apian yang berkebangsaan Belanda. Ideologi komunisme ini diwujudkan dalam pembentukan organisasi yang bemama Indische Social Democratis The Vereeniging (ISDV). Organisasi ISDV sangat sulit mendapatkan dukungan dari rakyat karena rakyat kurang mempercayai orang Belanda. Kesulitan memperoleh dukungan rakyat, Sneevliet kemudian menjalin hubungan dengan Semaun, seorang ketua cabang Sarekat Islam di Semarang. Terjalinnya hubungan antara Sneevliet dengan Semaun memunculkan pembentukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. Gerakan PKI yang sangat radikal, dilanjutkan dengan melakukan pemberontakan tahun 1926 dan 1927. Namun akibat kegagalan dari pem-berontakan itu, PKI dijadikan sebagai partai teriarang di Indonesia pada masa kekuasaan kolonial Belanda.
    Ideologi Demokrasi. Ideologi demokrasi pertama kali muncul di daerah Yunani dengan sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat ikut serta menentukan jalannya suatu pemerintahan. Akan tetapi, sistem demokrasi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan di Indonesia pada masa pergerakan Nasional. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Belanda tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi di wilayah Indonesia, karena hal itu akan merugikan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sistem demokrasi baru dapat terlaksana di wilayah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila.
    Ideologi Pan-lslamisme. Ideologi Pan-Islamisme merupakan suatu paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam sedunia. Ideologi ini muncul berkaitan erat dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan kemunduran dunia Islam. Sementara itu, dunia Barat berada dalam kemajuan dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pan-Islamisme merupakan suatu gerakan yang radikal dan progresif. Hal ini sangat disadari oleh kaum atau negara-negara imperialisme Barat termasuk Belanda yang menjajah Indonesia. Semangat yang terkandung dalam gerakan Pan-Islamisme telah membangkitkan rasa kebangsaan yang kuat dengan didasari ikatan keagamaan. Ideologi ini telah mendorong munculnya organisasi-organisasi yang berdasarkan keagamaan di wilayah Indonesia seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan lain-lain.

Lahirnya Pergerakan Budi Utomo
Budi Utomo (Boedi Oetomo) adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sejumlah mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) seperti Soetomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T Ario Tirtokusumo. Tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional kerena organisasi ini dianggap sebagai organisasi kebangsaan yang pertama.
Berdirinya Budi Utomo tak bisa lepas dari peran dr.Wahidin Sudirohusodo, walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Wahidin Sudirohusodo sendiri adalah seorang alumni STOVIA yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya beliau kemukakan kepada pelajar-pelajar STOVIA di Jakarta, dan ternyata mereka menyambut baik gagasan mengenai organisasi pendidikan tersebut.
Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, dihadapan beberapa mahasiswa STOVIA, Sutomo mendeklarasikan berdirinya organisasi Budi Utomo. Tujuan yang hendak dicapai dari pendirian organisasi Budi Utomo tersebut antara lain:
1.    Memajukan pengajaran.
2.    Memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan.
3.    Memajukan teknik dan industri.
4.    Menghidupkan kembali kebudayaan.
Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Kota Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, BU telah memiliki tujuh cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini, diangkatlah Raden Adipati Tirtokoesoemo (mantan bupati Karanganyar) sebagai presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokoesoemo, banyak anggota baru BU yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Dibawah kepengurusan "generasi tua", kegiatan Budi Utomo yang awalnya terpusat di bidang pendidikan, sosial, dan budaya, akhirnya mulai bergeser di bidang politik. Strategi perjuangan BU juga ikut berubah dari yang awalnya sangat menonjolkan sifat protonasionalisme menjadi lebih kooperatif dengan pemerintah kolonial belanda.
Pada tahun 1928, Budi Utomo masuk menjadi anggota PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia), suatu federasi partai-partai politik Indonesia yang terbentuk atas prakarsa PNI Sukarno. Jika dilihat dari keanggotaannya, Budi Utomo sebenarnya adalah sebuah perkumpulan kedaerahan Jawa. Namun sejak konggres di Batavia tahun 1931, keanggotaan Budi Utomo dibuka untuk semua orang Indonesia. Budi Utomo juga membuktikan diri sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dengan cara bergabung di PBI (Persatuan Bangsa Indonesia). Penggabungan inilah yang kemudian membentuk sebuah organisasi baru bernama PARINDRA (Partai Indonesia Raya). Meskipun pada masanya Budi Utomo tidak memiliki pamor seterang organisasi-organisasi pergerakan nasional lain seperti Sarekat Islam (SI) atau Indiche Partij (IP). Namun BU tetap memiliki andil yang besar dalam perjuangan pergerakan nasional karena telah menjadi pelopor organisasi kebangsaan. Itulah mengapa hari kelahiran Budi Utomo, 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Munculnya Atau Hadirnya Jepang di Indonesia
Munculnya Jepang ke Indonesia diawali dengan : Ketika Perang Dunia ke II, Jepang ikut terjun dalam perang tersebut. Maka muncul dugaan berdasarkan analisis politik akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini terbukti dengan meletusnya perang di Lautan Pasifik pada 8 Desember 1941 yang melibatkan Jepang di dalamnya. Perang ini disebut dengan “Perang Asia Timur Raya” atau “Perang Pasifik”. Akibat dari perang tersebut Belanda yang tergabung dalam front ABCD (Amerika serikat, Brittania/ Inggris, Cina, Dutch/ Belanda) melakukan perang terhadap Jepang. Jepang berhasil menguasai daerah Asia Tenggara yang lain seperti Muangthai, Filipina, Malaysia dan Birma. Karena Jepang terlalu kuat maka Hindia Belanda-pun akhirnya jatuh ke tangan Jepang setelah Belanda yang dibantu Sekutu melakukan berbagai perlawanan tetapi tetap tidak mampu mengalahkan Jepang.
Selain itu di Jawa muncul ramalan “Joyoboyo” yang menyatakan bahwa pada suatu saat Pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, meskipun hanya seumur jagung, tetapi setelah itu maka Indonesia akhirnya akan MERDEKA. Ramalan ini dipercaya oleh rakyat, oleh karena itu, Jepang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada tersebut. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia 1942 tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan sudah semestinya terjadi.
Jepang Menguasai Indonesia diawali dari: Menduduki Tarakan (10 Januari 1942) kemudian Minahasa, Sulawesi, Balik Papan, dan Ambon. Pada februari 1942 menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Bagi Jepang Palembang merupakan tempat yang strategis hal ini dikarenakan letak Palembang diantara Batavia sebagai pusat kekuasaan Belanda dan Singgapura yang merupakan pusat kedudukan Inggris.
Di daerah Jawa Jepang pertama mendarat di Banten kemudian ke Indramayu, Kragan (Rembang dan Tuban). Pada 5 Maret 1942 Jepang menyerang Batavia8 Maret 1942 Jepang menyerang Bandung dan berhasil mendudukinya setelah Belanda menyerah kepada Panglima Jepang, Imamura.Sehingga sejak 9 Maret 1942 Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang.

Sejarah