sofware piano untuk pc

habiss posting sofwere gitar kali ini piano.. agar kehidupan kita lengkap...hehehehe kok kehidupan yaa..salah salah salah...
udah gk usah ngelantur.. langsing aja ni viewnya di bawah.

nahh ini dia keren gakk??? hehehehe kalau ada yang berminat silahkan download sofwarenya di bawah ini..

 

sebenarnya sihh udah pernah posting sebelumnya,, tapi yang ini beda...heehehehehe silahkan nikmati kawan......

Sofware

sofware gitar untuk pc

hay mas bro dan mbak broo. selamat siang buat semuanya...bosan di rumah sendirian gk ada kerjaan. jd terpaksa deh utak atik bloger, tapi gk mahir'' jga dalam bidang ngeblog...lho kok malah curhat heheehehe. dari pada ngomong panjang lebar gak karuan. mari kita posting. posting lagi hehehehe. 
okay langsung saja disini saya posting sebuah alat musik yang sangat di gemari oleh kalangan kecil, dewasa maupun udah kakek kake. wahhh keren ya.
nich viewnya...

kalian pasti udah tau kan ini alat musik apa...heheeheehee tentunya. ini sebuah gitar.
aku bingung ni cara pakainya kayak gimana. di banting atau di injak sih?? hahahaha
bagi yang berminat silahkan download sayankkkk....dibawah ini.

 

buat yang sudah berkunjung thanks yaa...???? bagi yang suka dan tidak suka dengan blog ini jangan marah.. karna saya masih pemula yang banyak dengan kekurangan,. byee

Sofware

Tema free

KUMPULAN TEMA BUAT LAPTOP

FCB

tema windows

Download sofware piano gratis

jumpa kembali dengan saya. pagi yang dingin. hehehehehe
okey pagi ini saya kembali mau berbagi sebuah sofware yg sangat unik dan di jamin membosankan bagi yang gk tau pake.hahahaha tapi buat yang udah tau pake  pasi sangat menyenangkan. sofware ini bernama Piano Evryone. 
tidak panjang lebar langsung saja di rasa atau di cicipi sofwarenya.hehehe

Sekian dan sampai jumpa.

Sofware

download sofware pengganti kursor gratis dan simpel

jumpa kembali dengan saya,pagi ini saya akan berbagi sebuah file yang bernama Cursor Fx. sofware ini berfungsi untuk mengganti cursol di laptop atau di pc anda dengan mudah dan simple. caranya sangat mudah.
1. download sofware di link yang saya sediakan,
2. instal sofware yang sudah di download tadi
3. trus jalankan sofware. gampangkan.

Nih View nya di bawah.

okey bagi yang berminat silahkan download di bawah ini.

akhir kata. terimakasi. sampai jumpa kembali. hehehehe

Sofware

Sofware penghemat batrai laptop

malam. gk bsa tidur niihh...daripada merem melek gk karuan lebih baik berbagi sofware.
okay tidak perlu panjang lebar saya akan membagi langsung kepada teman'' sebuah sofware yang bernama BatterayCare. kegunaan dalam aplikasi ini adalah untuk menghemat batrai laptop anda.

baiklah tidak panjang lebar lagi, bagi yang berminat atau sekedar iseng pingin nyoba silahkan download langsung dobawah.

thanks.....

Sofware

DOLBY ADVENCED AUDIO

hay sahabat semua. kini saya mau berbagi sebuah driver buat laptop acer bernama DOLBY ADVENCED AUDIO
 samak viewnya dibawah.

okey bagi yang berminat silahkan download di bawah
DOLBY
OK sekian postingnya nagi yang belim punya nikmati saja bagi yang sudah punya jangan ngotot + ketawa liatIN ajha gk bayar hahahahaha.

Sofware

AIR TERJUN WERA

 

AIR TERJUN SALOPA

Air terjun ini biasa juga disebut dengan Air Luncur Saluopa. Saluopa terletak di desa Tonusu atau sekitar 12 kilometer arah barat dari kota Tentena, ibukota Kecamatan Pamona Utara, atau 54 kilometer arah tenggara dari kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Karena keindahannya air terjun saluopa sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar negeri maupun lokal. Dari Palu ke kota Tentena dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dalam waktu sekitar 7-8 jam. Apabila sudah berada di Tentena dan ingin jalan-jalan ke Air Terjun Saluopa, Anda dapat menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian, dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter. Menurut beberapa pengunjung, air terjun Saluopa merupakan air terjun yang terbaik di Indonesia. Namun sayangnya, air yang dahulu mengalir deras menutupi bebatuan di setiap tingkatan tersebut, kini debit airnya mulai berkurang. Menurut catatan petugas jaga, jumlah pengunjung saat hari libur mencapai 200 orang lebih. Namun pengunjung terbanyak saat perayaan Tahun Baru yang mencapai 400 pengunjung. Bertambahnya pengunjung sudah tentu menambah pemasukan bagi Pemkab Poso yang menetapkan tiket masuk Rp 1.000 per orang. "Kalau hari biasa kurang pengunjung, namun kalau hari libur seperti Minggu mencapai 200 orang. Paling banyak itu saat libur Tahun Baru mencapai 400 orang

Air terjun Saluopa bersumber dari mata air yang mengalir dari puncak gunung dengan ketinggian 25 meter. Air terjun ini melewati batuan gunung sebanyak 12 tingkatan yang mengalir deras mengalir hingga ke tingkat paling bawah yang berakhir di sungai kecil Desa Leboni. Keunikan air terjun ini adalah adanya undakan batu-batu yang membentuk setiap tingkatan berupa sebuah kolam kecil. Tingkatan air terjun ini dapat dijelajahi atau didaki hingga ke tingkat teratas  karena tidak berlumut walaupun dibawah derasnya air.  Juga di bawah air terjun ini terdapat beberapa kolam dengan air yang sangat jernih. Menurut catatan petugas jaga, jumlah pengunjung ke air terjun saluopa saat hari libur mencapai 200 orang lebih. Namun pengunjung terbanyak saat perayaan Tahun Baru yang mencapai 400 pengunjung. Bertambahnya pengunjung sudah tentu menambah pemasukan bagi Pemkab Poso yang menetapkan tiket masuk Rp 1.000 per orang. Air Terjun Saluopa atau sering juga disebut Air Luncur Saluopa. Air terjun ini terdiri dari 12 tingkat dengan kualitas air yang jernih dan segar.  Ada 12 tingkat di Air Terjun Saluopa yang dihubungkan dengan tangga batu, sehingga dapat memudahkan Anda untuk sampai tingkat paling atas. Sebelum menuju puncak di bagian bawah air terjun Anda akan menemukan beberapa kolam dengan air yang sangat jernih.

Di sekitar air terjun juga terdapat hutan tropis dengan beragam fauna yang hidup di dalamnya. Saat melewati hutan tropis ini, Anda akan mendengar suara-suara binatang dan burung-burung bernyanyi dengan merdu. Selain hutan tropis, di sekitar lokasi juga terdapat sebuah jembatan kecil yang harus dilewati saat menuju ke lokasi air terjun.  Kesitimewaan yang dimiliki Air Terjun Saluopa ialah kejernihan airnya yang meluncur dari atas gunung, sehingga bebatuan yang ada di dalam air dapat terlihat dengan jelas. Uniknya, meski batu-batu tersebut berlumut namun tidak licin saat diinjak, sehingga Anda dapat dengan mudah naik ke tingkat paling atas.

Selain itu, di tujuan wisata area air terjun saluopa yang terletak di perbukitan ini Anda juga dapat menikmati panorama alam berupa hutan tropis yang masih asri sambil menghirup udara yang segar. Walaupun Anda akan dihadapkan dengan mendaki hutan namun jalur trekking yang ada sudah disiapkan dengan baik. Namun beberapa bagian masih berupa tanah berbatu. Trekking ini akan menguras energi Anda untuk bisa mencapai titik paling atas air terjun ini. Namun, semuanya akan terbayarkan ketika Anda mendengarkan kicauan burung yang bertengger di atas pepohonan serta curahan air terjun Saluopa yang jernih. Bahkan terkadang di antara percikan air terjun terkadang muncul warna pelangi yang sangat indah dan mempesona. Anda dapat bermain-main air di atas bebatuan tersebut sambil berfoto-foto dengan latar belakang air terjun. Keindahan juga kita rasakan saat sebelum masuk ke area air terjun saluopa. Sekitar 500 meter dari area parkir. Menyusuri kebun coklat dengan jalan yang berliku. Terlihat juga kehijauan alam disekitarnya. Warna itu memberi aura tersendiri. Begitu kayanya Indonesia dalam balutan lebatnya hutan. Silahkan datang dan nikmati keindahan alam raya Indonesia. Jika Anda ingin merencanakan menginap di sekitar Air Terjun Saluopa, lebih baik Anda menginap di Kota Tentena. Hotel dekat Air Terjun Saluopa yaitu Ue Datu Cottages. Karena di sekitar  obyek wisata Sulawesi Tengah ini belum ada penginapan.

Satu hal yang sayang untuk dilewatkan ialah mengabadikan momen-momen menyenangkan di air terjun. Ketika saatnya Anda perlihatkan kepada teman, mereka mungkin akan iri melihatnya. Jika beruntung, Anda juga bisa mengabadikan warna pelangi yang muncul dari percikan air yang menyentuh bebatuan. Jika suatu saat berkesempatan mengunjunginya, Air Terjun Saluopa terletak di Desa Tonusu, Kota Tantena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi. Kota Tentena, Ibukota Kecamatan Pamona Utara, terletak sekitar 54 kilometer dari Kota Poso atau sekitar 258 kilometer di Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.  Akses dari Palu ke Kota Tentena dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dalam waktu sekitar 7 jam. Sedangkan Air Terjun Saluopa terletak sekitar 12 kilometer di sebelah barat Kota Tentena. Perjalana menuju air terjun dari Kota Tentena dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 500 meter menuju lokasi air terjun.

Sejarah

antivirus n70

anti virus kasperski untuk s60v2

slamat malah sahabat bloger yang sya cintai.wkwkwkw lebay.
baiklah kali ini saya berbagi sebuah antivirus untuk simbian v2 antivirus ini bisa di bilang ampuh, tidak percaya coba ajha di download dengan cara klik disini. setelah itu instal dan rasakan khasiatnya.
cukup sekian dulu postinya, sebelumya mohon maaf karena postingan saya masih sederhana dan jadul maklum masih pemula. jadi masih tahap belajar deh..tq

aplikasi s60v2

fonts gdr s60v2

kumpulan fons s60v2

baiklah bagi pencinta simbian v2 kali ini saya posting kumpulan fonts gds yang suport untuk s60v2, mohon maf jika postingn banyak kekurangan itu di karenakan pemilik blog ini masih keadaan pemula. ok langsung saja download disini

trimakasi....

aplikasi s60v2

pemerintahan masa kolonoal

Pemerintahan Kolonial Belanda

Latar Belakang Bubarnya VOC

VOC didirikan pada tahun 1602. dengan maksud menyatukan para pedagang Belanda dalam sebuah perkumpulan untuk menghindari persaingan dan pertentangan diantara mereka. Upaya ke arah itu, nampaknya tetap tidak berhasil. Diantara pedagang Belanda tetap saja terjad persaingan. Bahkan, pengurus VOC banyak yang melakukan korupsi. Disamping itu, perlawanan-perlawanan yang terjadi dari rakyat Indonesia, cukup menguras biaya, sehingga kas VOC semakin menipis.

Faktor-faktor penyebab dibubarkannya VOC:

• Adanya persaingan dagang yang hebat antara Perancis dan Inggris,
• Penduduk Indonesia terutama di Pulau Jawa, tidak mampu membeli barang-barang yang dijual VOC,
• Adanya perdagangan gelap dan menerobos monopoli perdagangan VOC,
• Banyaknya pegawai-pegawai VOC yang melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan lainnya,
• VOC harus mengeluarkan dana besar untuk membiayai tentara dan pegawai yang jumlahnya banyak untuk menguasai daeah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura.

Akibat faktor-faktor diatas, secara resmi VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Selanjutnya, daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Dalam rentang waktu 1799-1807, di Indonesia terjadi masa peralihan. Pada masa ini Indonesia dikuasai oleh Republik Bataf (Bataafsche Republiek). Dalam waktu yang bersamaan, Belanda terlibat perang melawan Perancis. Sejak Napoleon Bonaparte menjalankan politik luar negerinya, yaitu ingin menyatukan Eropa dengan Perancis sebagai pemimpinnya.

Belanda sebagai salah satu negara Eropa yang mempunyai daerah jajahan, tidak luput dari sasaran Perancis. Dalam sebuah pertempuran hebat tahun 1807, Belanda dikalahkan oleh Perancis. Sebagai akibatnya, Republik Baataf dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan digantikan dengan bentuk Kerajaan Belanda (Koninkrijk Holland) dengan rajanya Lodewijk Bonaparte atau Louis Bonaparte (adik Napoleon Bonaparte). Begitu juga dengan daerah jajahannya di Hindia Belanda (Indonesia) mengalami perubahan sistem pemerintahan. Sebagai wakilnya di Indonesia, penguasa keajaan Belanda, mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral. Daendels adalah seorang Belanda yang mendukung Perancis dalam Perang Koalisi di Eropa.

Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Sejak kekalahan Belanda pada perang koalisi di Eropa, sebenarnya wilayah Indonesia dikuasai oleh Perancis, walaupun secara pemerintahan berada dibawah pemerintah Kerajaan Belanda. Daendels, sebagai Gubernur Jendral di Indonesia atas nama Perancis, mempunyai tugas utama, yakni mempertahankan Indonesia agar tidak dikuasai oleh Inggris, yang sewaktu-waktu dapat menyerang dari India. Pada masa itu di Eropa, Inggris merupakan negara tandingan Perancis dalam memperluas wilayah jajahan.

Selama mengemban tugas tersebut, Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan yang berlaku bagi rakyat Indonesia terutama di Jawa. Semua kebijakan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas utama diatas.
Kebijakan tersebut diantaranya :

• membuat angkatan perang yang orang-orangnya terdiri dari orang Indonesia. Berhubungan dengan masalah pertahanan didirikan tangsi-tangsi dan benteng-benteng, pabrik mesiu, dan rumah sakit tentara. Kemudian pada pertahanan laut dibuat kapal -kapal perang kecil sebanyak 40 buah.
• mengerahkan massa secara paksa untuk membuat jalan antara Anyer sampai Panarukan. Pembangunan jalan tersebut dibuat untuk melancarkan transportasi ekonomi dari daerah-daerah sebagai penunjang kepentingan menghadapi kemungkinan serangan Inggris.
• mengeluarkan aturan Preager Stelsel, yaitu suatu sistem yang mengharuskan menanam kopi bagi rakyat yang berada di daerah Priangan.
• dikeluarkan aturan pajak dalam bentuk barang.

Daendels memerintah dengan keras dan kejam, sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat. Salah satunya, perlawanan dari rakyat Sumedang dibawah pimpinan Pangeran Kornel atau Pangeran Surianegara Kusumaddinata (1791-1828), seorang bupati Sumedang. Perlawanan karena rakyat dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Cadas Pangeran.

Dalam hubungan dengan kalangan istana, pemerintahan Daendels mengalami pertentangan dengan Raja Banten yang tidak mendukung Daendels ditangkap dan dibuang ke Ambon. Mangkubumi yang juga dianggap menghalangi rencana Daendels dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut.

Pertentangan pun terjadi dengan Kerajaan Mataram Ngayogyakarta. Dengan menggunakan politik Devide et Impera seperti yang dilakukan VOC Sultan Hamengkubuwono di pecat kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Kemudian daerah Ngayogyakarta diperkecil. Upaya untuk mengumpulkan uang, Daendels menjual tanah-tanah partikelir kepada orang Belanda, Tionghoa dan Arab. Akibatnya para pemilik tanah tersebut dapat menghisap tenaga rakyat karena memiliki hak-hak istimewa.

Setelah Perancis menyadari bahwa Inggris tidak mampu dikalahkan, bahkan berhasil menembus taktik Kontonental Stelsel (pertahanan darat) Perancis, maka Napoleon Bonaparte memanggil Daendels untuk diikutsertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada Perang Koalisi VI. Disamping itu Nampoleon Bonaparte menganggap Daendels terlalu bersifat otokrasi. Hal itu dikhawatirkan, Inggris akan mudah menguasai Indonesia. Penggantinya adalah Janssens. Sementara itu, Indonesia jatuh ke tangan Inggris, yang menyerang dari India.Pemerintah Inggris di Eropa kemudian menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk mengendalikan Indonesia yang sebelumnya Raffles bertugas di India.

Pemerintahan Raffles (1811-1816)

Ketika Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintahan Belanda, seorang sarjana Inggis bernama Raffles telah banyak berhubungan dengan raja-raja di Jawa melalui surat yang bersifat rahasia. Dalam surat-suratnya Raffles banyak menganjurkan agar Indonesia bekerja sama dengan Inggris untuk melawan pemerintah Belanda. Rupanya, ada keinginan lain dari Raffles untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu Raffles banyak menghubungi raja-raja Indonesia juga mempelajari bahasa Melayu dengan bantuan R. Saleh atau R. Ario Notodiningrat dan Pangeran Natakusuma II dari Sumenep, yang kemudian kerja sama itu menghasilkan sebuah buku yang berjudul The History of Java.

Sejak tahun 1811, Belanda menyerah kepada Inggris, maka Gubernur Jendral Inggris yang menduduki India bernama Minto mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur di Jawa.

Setelah Raffles berkuasa, sikapnya terhadap raja-raja Indonesia berubah. Ia tidak lagi menunjukkan sikap untuk bersekutu dan bekerjasama, tetapi bersikap seperti penjajah pada umumnya. Tawaran bantuan yang disodorkan kepada bangsa Indonesia hanya sebagai kedok untuk menjajah bangsa Indonesia. Raffles menjalankan pemerintahannya berdasarkan teori leberalisme seperti yang diterapkan Inggris di India, dengan rencana sebagai berikut:

• Kerja paksa akan dihapus kecuali daerah Priangan dan Jawa Tengah
• Contingenten (penyerahan hasilbumi dari daerah jajahan) diganti dengan Landrente Stelsel (sistem pajak bumi). Sedangkan penyerahan wajib dihapuskan.
• Monopoli, pelayaran Hongi, dan segala pemaksaan di Maluku dihapuskan
• Perbudakan dilarang

Dalam bidang pemerintahan, Raffles berusaha menata dengan menerapkan sistem baru, yaitu:

• Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan,
• Kekuasaan para bupati dikurangi,
• Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan.

Sistem Landrente Stelsel atau sistem pajak bumi yang diterapkan Raffles adalah sebagai berikut:

• petani membayar sewa tanah dengan jumlah bergantung kepada baik buruknya keadaan tanah
• pajak bumi harus dibayar dengan uang atu beras,
• orang-orang yang bukan petani dikenakan uang kepala, yaitu pembayaran pajak.

Dalam prakteknya, rancana-rancana Raffles itu banyak dilanggarnya sendiri. Larangan perbudakan dilanggarnya sendiri, terbukti dengan diizinkannya Alexander Hare, seorang Residen Banjarmasi yang mempekerjakan 3000 orang Jawa untuk mendirikan perkebunan di dekat Banjarmasin. Para pekerja itu umumya menderita, banyak yang tidak bisa pulang ke rumah atau kampung halamannya. Mereka bekerja sebagai budak belian, sehingga banyak sekali dari mereka yang meninggal dunia. Peristiwa ini dikenal dengan Banjarmasi Enormity .

Namun demikian, masih ada kebaikan yang ditanamkan oleh Raffles dalam bidang kemanusiaan, seperti mengadakan suntukan cacar dan menghapuskan papan penyiksa di pengadilan serta menggantinya dengan sistem juri seperti yang berlaku di pengadilan Inggris.

Setelah Inggris mengalami kekalahan dalam perang melawan Rusia pada tahu 1815, kekuasaan Inggris di Indonesia pun berakhr. Kemudian, Belanda dan Inggris mengadakan perundingan yang menghasilkan Konvensi London (1814). Konvensi tersebut menetapkan bahwa semua bekas jajahan Belanda harus diserahkan kembali ke tangan Inggris dari Sultan Najamudin (Palembang).

Sebenarnya, Raffles tidak setuju dengan penyerahan kembali daerah-daerah tiu. Akan tetapi, karena tidak ada yang mendukung keinginannya, Raffles tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa kembali ke Inggris dan digantikan oleh John Fendall pada tahun 1816.

Pada tanggal 19 Agustus 1816, John Fendall melakukan serah terima dengan Belanda. Pihak Belanda menugaskan dua orang Komisarais Jendral, yaitu Elout Buykeys, dan Van der Capellen untuk menerima penyerahan itu dan menjalankan pemeritahn Belanda di Indonesia sampai pada tahun 1819. Pada tahun 1817, Raffles ditugaskan kembali ke Bengkulu, tetapi akhirnya Bengkulu dan Sumatra Barat diserahkan kepada Belanda.

 

Pemerintahan Hindia Belanda

1. Sistem Tanam Paksa

Latar Belakang Tanam Paksa

Sejak tahun 1816, Belanda berusaha memeras kekayaan Indonesia dengan segala macam cara. Hingga tahun 1870. Belanda berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Pemerintah Belanda mengubah politik ekonominya, yaitu melepaskan peolitik monopoli diganti dengan politik bebas. Sejak pemerintahan dipegang oleh Van der Cappelen sampai diganti oleh Du Bus se Gisignies, pemerintah Hindia Belanda sedang berusaha memperbaiki keadaan perekonomian negerinya dengan memeras negara-negara jajahannya.

Peperangan yang berlangsung di Indonesia, seperti Perang Paderi dan Perang Diponegro telah menggerogoti buruknya keuangan Belanda. Selama Perang Diponegoro yang berkecemuk pada tahun 1825-1830, pemerintah Belanda terus berusaha memperbaiki keadaan ekonominya, namun tidak berhasil. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang ahli keuangan bernama Johannes Van den Bosch ke Indonesia. Setelah mengadakan penelitian di Hindia Belanda, ia mulai menerapkan rencananya yang dinamakan Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel.

Peraturan-peraturan pokok Tanam Paksa adalah sebagai berikut.

• rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimilikinya dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh dan tembakau,
• hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah,
• tanah yang ditanami tanaman ekspor tersebut bebas dari pajak tanah,
• kaum petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras daripada bekerja untuk penanaman padinya,
• rakyat yang tidak memiliki tanah dikenalkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun di tanah milik pemerintah,
• kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah, apabila itu bukan karena kesalahan rakyat.

Pelaksanaan Tanam Paksa

Melalui sistem itu, Belanda memperoleh hasil yang besar dengan modal yang kecil. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada kepala-kepala daerah yang mendapat Cultuur Procenten atau hadiah menurut banyaknya hasil. Oleh karena itu, rakyat diperas oleh kepala-kepala daerah bangsa sendiri dengan harapan akan mendapatkan Cultuur Procenten dari Belanda.

Sepintas peraturan tanam paksa ini tidak begitu berat dirasakan oleh rakyat kalau dibandingkan dengan peraturan kerja rodi pada zaman Daendels, dan peraturan pajak pada zaman Raffles. Bahkan hal ini dirasakan oleh para petani merupakan suatu keuntungan karena akan mendapat keringanan dan akan menerima uang tunai meskipun dengan harga murah. Akan tetapi dalam prakteknya semua peraturan tersebut dilanggar. Pertama, bukan 1/5 dari tanah petani yang ditanami, tetapi 1/4, 1.3, bahkan setengah dari tanah milik petani digunakan untuk tanaman ekspor. Bahkan penanaman tersebut memilih tanah-tanah yang dubur. Kedua, tanah yang dipakai untuk keperluan penanaman tanaman ekspor tersebut tetap dikenakan pajak. Ketiga, para petani harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tanaman pemerintah, sehingga tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Keempat, para kepala daerah merasa tergiur dengan cultuur procenten, akibatnya mereka mulai berlomba-lomba mengusahakan daerahnya agar memberikan hasil sebanyak mungkin. Ulah mereka itu mengakibatkan rakyat semakin menderita. Kelima, kegagalan panen akibat hama atau banjir pada kenyataannya menjadi beban petani. Keenam, bukan 65 hari lamanya rakyat harus bekerja rodi, melainkan menurut keperluan pemerintah.

Dampak Sistem Tanam Paksa

Rakyat sangat menderita, kelaparan terjadi dimana-mana akibatnya jumlah kematian meningkat. Orang yang menentang kerja paksa disiksa. Demikianlah penderiataan rakyat pulau Jawa akibat tanam paksa yang diciptakan oleh Van den Bosch. Belanda memperoleh keuntungan besar, sedangkan keuangannya menjadi normal kembali. Pembangunan di negeri Belanda dibiayai dari hasil tanam paksa.

Tanam paksa terutama dilakukan di pulau Jawa sebab daerahnya subur untuk ditanami tanaman ekspor yang dikehendaki pemerintah, di samping itu penduduknya padat.

Tanam paksa dengan cara sewenang-wenang itu berjalan hampir setengah abad dari tahun 1830 sampai 1870. Dapat kita bayangkan betapa besar kesengsaraan yang diderita rakyat, tertama di Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Meskipun tanam paksa sudah menyimpang dari teori yang diciptakan Van den Bosch, pemerintah Belanda tidak mau peduli sebab tanam paksa telah memberikan keuntungan yang sangat besar.

Reaksi Terhadap Sistem Tanam Paksa

Pelaksanaan tanam paksa itu ternyata banyak mengandung reaksi dari kalangan bangsa Belanda sendiri, antara lain:

• Baron van Hoevel, secara terang-terangan mengutuk peraturan tanam paksa. Sebagai bekas pendeta, ia berani menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia setelah ia kembali ke Netherland.
• Douwes Dekker, bekas Asisten Residen di Lebak, Banten. Sejak berada di Indonesia, Douwes Dekker menaruh simpati atas penderitaan rakyat Indonesia. Ia dituduh sebagai penentang pemerintah Belanda karena terbukti berusaha melindungi rakyat Lebak. Dengan jiwa besar, ia menerima pengusiran dari negera kelahirannya sendiri. Dan akhirnya, ia meningga dunia dalam kemiskinan di Nieder Ingelheim, Jerman pada tanggal 19 Februari 1887.

2. Sistem Usaha Swasta Asing

Latar Belakang Sistem Usaha Asing

Pada tahun 1850, golongan liberal mendapatkan kemenangan di parlemen Belanda. Secara resmi, paham liberal tersebut dianut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870. Praktek tanam paksa yang dijalankan Belanda di Indonesia khususnya di pulau Jawa banyak ditentang oleh pengusaha-pengusaha Belanda, karena tidak sesuai denga paham liberal.Para pengusaha Belanda berkeinginan untuk membuka perusahaan perkebunan di Indonesia.

Karana desakan-desakan itulah, akhirnya peraturan tanam paksa dihapus, kemudian digantikan dengan kerja bebas yang berdasarkan paham liberalisme yang menuntut kebebasan untuk dapat bersaing. Para pengusaha Belanda mengajukan gugatan berdasarkan guagatan Baron van Hoevel dan Douwes Dekker yang mencela tanam paksa sebagai perbudakan. Akhirnya gugatan mereka dikabulkan.

Setelah tanam paksa diganti dengan sistem politik liberal oleh pemerintah Belanda, golongan pengusaha swasta Belanda, yang merupakan kaum liberal berduyun-duyun datang ke Indonesia terutama ke Pulau Jawa dan Sumatra untuk menanamkan modal mereka melalui usaha perkebunan kopi, teh dan kina. Tidak hanya dari Belanda saja, para penanam modal dari negara-negara Eropa pun ikut pula berdatangan ke Indonesia. Sistem politik ekonomi baru ini dikenal dengan sebutan Politik Pintu Terbuka. Dengan dijalankanya Sistem politik pintu terbuka pada tahun 1870, segera pemerintah Belanda membuat Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan pada tahun itu juga.

Undang-Undang Agraria 1870

Secara garis besarnya, Undang-Undang Gula 1870 menghapus tanam paksa bagi tebu, dengan pengurangan yang berangsur-angsur sebesar 1/13 bagian tiap tahunnya. Sedangkan Undang-Undang Agraria bertujuan melindungi hak milik petani atas tanah agar tidak dikuasai bangsa asing. Namun pengusaha swasta dapat menyewanya langsung dari petani.

Setelang mengeluarkan Undang-Undang Agraria, usaha-usaha yang bermodalkan swasta mulai berkembang di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Agraria dalam perjanjian sewa menyewa masih terdapat ketentuan-ketentuan lain yang harus ditaati, seperti untuk tanah milik negra yang tidak menjadi hak milik pribumi (tanah Domein) dapat disewa oleh kaum pengusawa swasta selama 75 tahun. Demikian juga tanah milik penduduk pribumi dapat disewa untuk jangka waktu 3 sampai 30 tahun dengan tarif yang rendah.

Berbagai bidang usaha segera berkembang pesat. Perkebunan-pekebunan diperluas. Perhubuangan laut dikuasai oleh KPM (Koninklijke Paketvaart Maathappij), yaitu suatu perusahaan pengangkutan Belanda. Setelah Terusan Suez dibuka, peluang utuk merai keuntungan bagi Belanda terbuka lebar, karena Indonesia kini terbuka bagi siapa saja, tidak hanya bagi Belanda tetapi bangsa-bangsa lain pun diperkenankan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dampak Sistem Usaha Swasta Asing

Semua keuntungan yang didapat ternyata hanya dapat dirasakan oleh pemerintah Belanda dan pengusaha swasta asing saja. Bagi bangsa Indonesia , sistem politik Liberal ini tidak membawa perubahan dalam hal kesejahteraan rakyat malah sebaliknya. Praktek perbudakan tetap dilakukan terutama saat membuka daerah baru di luar pulau Jawa untuk memperluas perkebunan. Hal tersebut lebih diperburuk setelah keluarnya Undang-Undang yang mengatur kuli-kuli (Koeli Ordonantie). Para kuli yang mencoba melarikan diri akan dikenakan sanksi, yang dikenal dengan Poenale Santie (sangsi para kuli). Akan tetapi, para mandor banyak menyalahgunakan peraturan ini. Mereka bersekongkol dengan para pengusaha untuk menekan para kuli kontrak.

Sejarah

politik etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
1. irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
2. emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi
3. memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi).
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya edukasi yang berarti bagi bangsa Indonesia.
Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.
Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.
Diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek) di awal abad ke- 20 M sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik Etis kolonial Belanda ini awalnya tatkala dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda. Ada sebagian yang menentang (dalam kadar yang cukup keras) di Parlemen Belanda, namun di lain pihak ada yang mendukung program ini yang mereka anggap sebagai sesuatu yang ‘manusiawi’ atau bahkan sebagai ‘kewajiban moral’ terhadap rakyat Indonesia. Terlepas dari masalah pro dan kontra tersebut, setelah Ratu Wilhelmina mengeluarkan pidato di Staten General pada tahun 1901, maka mulailah berlaku Politik Etis tersebut di lapangan secara nyata. Sebelum tahun 1901 politik Belanda semata-mata mementingkan tuntutan ekonomi, yang karena itu penghisapan kekayaan terhadap Indonesia sama sekali tidak memperhitungkan rakyat Indonesia. Dengan adanya pidato Ratu Wilhelmina tersebut dimungkinkan ada keseimbangan antara unsur menjajah dengan unsur memiliki ‘kewajiban moral’ itu.
Jabaran Politik Etis itu oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi. Dukungan yang mula-mula muncul adalah dari kalangan kapitalis dan industrialis Belanda yang pada hakekatnya berkeinginan untuk memasarkan hasil industrinya sambil melakukan perbaikan ekonomi rakyat Indonesia.
Perbaikan sosial yang nampak mulai ditanggapi antara lain dalam hal pendidikan. Mengapa ini dilakukan ? Sebab, masalah pendidikan (edukasi) hampir tidak tergarap dan memang sengaja tidak digarap sebelum Politik Etis dicetuskan. Hal ini tergambar dalam tulisan Van Deventer dalam majalah De Gids (1908) sebagai berikut: “Sampai pada waktu-waktu yang terakhir, hampir ada kita memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekeerti bangsa Bumiputera. Asal pajak dibayarkan, kewajiban rodi dan bertanam dilakukannya, asal kehidupan rakyat tidak sengsara, memadailah. Maka senanglah hati pemerintah.”
Van Deventer, yang kemudian dijuluki “Bapak Pergerakan Etis”, merupakan tokoh yang menempatkan kesejahteraan penduduk asli di atas segala-galanya dan dia pula yang menempatkan dirinya sebagai penentang kemiskinan di Jawa yang paling gigih dan menyerang praktek-praktek pemerasan yang dilakukan Cultuur Stelsel dan penanam-penanam tebu. Untuk itu, dimulailah usaha-usaha pendidikan itu. Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van Deventer dan kawan-kawannya menang dalam Parlemen Belanda, yang karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Seorang anggota partai Demokrat Liberal, D. Fock, menjadi Menteri Jajahan. Dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan para pribumi. Usaha ini terdukung oleh saran dan konsep Snouck Hurgronje, seorang profesor indolog di Leiden (1906) yang menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik dari Barat yang nantinya diharapkan menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu pelaksana Politik Etis di bidang pendidikan (edukasi) terutama adalah J.H. Abendanon (yang diangkat sebagai Direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900). Dia dan isterinya banyak memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran kepadapara angkatan muda Indonesia, antara lain pemuda Abdoel Moeis yang belakangan menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI) dan lewat korespondensi dia berhasil mengobarkan semangat pemikiran Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, yang pada akhirnya merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah untuk kalangan wanita di Indonesia.
Sesuai dengan semangat Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda memperbanyak jumlah sekolah. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan denmgan program Vervolg School (sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun. Pemulaan sekolah semacam ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya yang dinamakan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda dan program Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya setingkat dengan SMA.
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas bagaimana kondisi yang nota bene disemangati oleh Politik Etis di atas, di sini akan dituliskan, sebagai contoh, bagaimana sebenarnya yang disebut Volk School (Sekolah Desa) itu. Volk School digalakkan berdasar inisiatif Gubernur Jendral Van Heutz. Dia menganggap jenis sekolah ini adalah sekolah yang lebih sederhana dan lebih murah. Van Heutz berkenalan dengan asisten-residen Ambarawa, De Bruin Prince, yang mendirikan 100 sekolah di berbagai desa sebagai percobaan. Program pelajarannya meliputi membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa Jawa. Sementara itu juga diajarkan ketrampilan tangan seperti membuat keranjang, pot, genting dan sebagainya. Tempat belajarnya bersifat sementara, yaitu memakai pendapa. Kayu diambil dari hutan yang ditebang untuk penanaman kopi. Guru-gurunya diambil dari kalangan penduduk sendiri, yang gaji mereka berupa sebidang tanah untuk digarap. Anak-anak duduk di lantai, sedangkan bagi anak-anak yang memiliki kewajiban menggembala kerbau, maka selama belajar (antara pukul 09.00-12.00 dan 13.00-15.00) kerbau-kerbau yang digembalakan dapat dilepas di sebidang tanah di sebelah tempat belajar yang dipagari. Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka dapat dibayangkan betapa sederhananya persekolahan yang disebut Volk School itu.
Walaupun nampaknya cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di atas, namun dalam prakteknya, sekalipun tidak secara langsung, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring anak sekolah. Caranya ialah dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru (darah ningrat, darah keraton) atau dari kalangan para “priyayi” (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintah Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, maka hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Bagi anggota masyarakat yang kurang berpunya atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain, misalnya memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren.
Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda di atas tidak murni hanya semata-mata untuk memberdayakan pendidikan masyarakat, melainkan justru untuk menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai contoh, sejak 1864 oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenaars’ Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan yang cukup menonjol, apalagi setelah pada tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.
Kegiatan pendidikan masa Politik Etis inipun berdampak pula terhadap cara pandang. Misalnya saja, anak-anak pribumi yang pernah bersekolah di sekolah-sekolah Belanda tidak sedikit yang terpengaruh oleh cara-cara hidup kebelanda-belandaan dengan segala variasi hidupnya. Oleh karena itu tidak heran kalau timbul kelompok elite baru di tengah-tengah masyarakat pribumi. Di samping itu, karena tempat-tempat pendidikan Belanda itu rata-rata terpusat di kota-kota, maka terjadilah urbanisasi kalangan pemuda di pedesaan ke kota-kota untuk belajar di sana. Kelanjutan dari kondisi ini adalah terjadilah polarisasi kehidupan antara desa dengan kota. Kota menjadi makin elite dan makin diminati oleh orang-orang di desa. Kecenderungan mengagumi elite baru dan dunia perkotaan seperti itu bekas-bekasnya masih terasa sampai sekarang ini.
Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.
Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanagkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.
Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah. Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat. Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.
Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.
Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa. Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Sejarah